Document Preview

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sentimen analisis dari 1.920 data aspirasi yang masuk ke platform ASTARI dalam 60 hari terakhir, keluhan mengenai kerusakan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa mendominasi 19.2% dari total keluhan konstituen Dapil 6 Jatim. Terjadi lonjakan urgensi level "High" hingga "Critical" karena masifnya curah hujan tinggi yang membuat jalan tanah dan aspal terkelupas menjadi kubangan.

Kerusakan paling parah terpusat di wilayah sentra pertanian, yaitu Kabupaten Malang (Kec. Singosari, Kec. Salapian) dan Kota Batu. Situasi ini bukan sekadar kendala mobilitas harian, namun telah bertransformasi menjadi krisis ekonomi bagi para petani karena tersendatnya jalur distribusi logistik hasil panen.

2. Kelompok Terdampak & Dampak Nyata

• Petani & Pekebun Rakyat: Biaya operasional pengangkutan hasil panen meningkat hingga 40%. Mutu komoditas menurun lantaran tertahan lebih lama di perjalanan.
• Siswa dan Pelajar: Mengalami hambatan akses sekolah harian karena rute berlumpur dan rawan kecelakaan.
• Layanan Kegawatdaruratan: Keterlambatan akses ambulans puskesmas ke rumah sakit daerah, menekan angka keselamatan pasien rujuk dari desa terpencil.

3. Analisis Celah Anggaran dan Advokasi

Investigasi lanjutan sistem menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa (melalui Dana Desa) tidak lagi memiliki kewenangan maupun kecukupan anggaran untuk melakukan rigid beton pada jalan poros penghubung karena telah masuk dalam prioritas APBD Kabupaten yang sering tertunda dan terkendala. Intervensi kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Inpres Jalan Daerah (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan) sangat dibutuhkan sebagai pintu masuk penyelesaian yang tepat guna.

4. Rekomendasi Advokasi di DPRD Jatim (Talking Points Paripurna)